Menelusuri
sejarah Kota Mataram dari zaman raja-raja, zaman Pemerintahan Kolonial Belanda,
Zaman Pendudukan Jepang dan terbentuknya Negara Indonesia Bagian Indonesia
Timur dari Konferensi Meja Bundar (KMB) 27 Desember 1949.
Kata-kata bijak menyebutkan : segala abad adalah bersambung oleh adanya
berbagai sebab dan akibat yang tidak putus-putus dan telah mengikat segala yang
terdapat sebelumnya.
Pada masa pulau Lombok diperintah oleh para raja-raja, Raja Mataram Tahun 1842
Masehi menaklukan kerajaan Pagesangan setahun kemudian tahun 1834 menaklukan
kerajaan kahuripan. Kemudian Ibukota Kerajaan dipindahkan ke Cakranegara dengan
ukir Kawi Nama Istana Raja. Raja Mataram (Lombok) selain terkenal kaya raya
juga adalah raja yang ahli tata ruang kota, melaksanakan sensus penduduk
kerajaan dengan meminta semua penduduknya mengumpulkan jarum.
Penduduk
laki-laki dan perempuan akan diketahui lewat ikatan warna tali pada jarum-jarum
yang diserahkan. Setelah raja Mataram jatuh oleh Pemerintah Hindia Belanda
dengan korban Jenderal Van Ham, yang monumenya ada di Karang Jangkong
Cakranegara, mulailah diterapkan system pemerintahan dwitunggal berada di bawah
Afdelling Bali Lombok yang berpusat di Kota Singaraja Bali. Pulau Lombok dalam
pemerintahan dwitunggal terbagi menjadi tiga Onder Afdelling, dari pihak
Kolonial sebagai wakil di sebut Controleur dan dari wilayah di sebut Kepala
Pemerintahan Setempat (KPS) sampai ke tingkat ke distrikan. Adapun ketiga
wilayah administratif masih disebut West Lombok (Lombok Barat) Midle Lombok
(Lombok Tengah) dan East Lombok (Lombok Timur) dipimpin oleh seorang controleur
dan Kepala Pemerintahan Setempat (KPS). Untuk wilayah West Lombok (Lombok
Barat) membawahi tujuh wilayah administratif yang meliputi :
1.Kedistrikan Ampenan Barat di Dasan Agung
2.Kedistrikan Ampenan Timur di Narmada
3.Kedistrikan Bayan di Bayan Belek
4.Kedistrikan Tanjung di Tanjung
5.Kedistrikan Gerung di Gerung
6.Asisten Distrik Gondang di Gondang
7.Kepunggawaan Cakranegara di Mayura
Untuk Kepunggawaan Cakranegara dipimpin oleh punggawa, tidak memimpin wilayah
yang dipimpin adalah umat Hindu se-Pulau Lombok seperti Kepunggawaan
Cakranegara semua pemeluk agama Hindu, ada juga Kepala Suku Bugis, Suku Arab dan
Suku Tionghoa. Di bidang peradilan, Kepala Distrik diberikan wewenang penuh
untuk bertindak sebagai kehakiman dan kejaksaan dalam memutuskan dan
memenjarakan orang selama tujuh hari tanpa boleh banding, kelembangaan hukumnya
disebut “Raat Sasak” dan “Raat Kertha” untuk Hindu. Di bidang Pendidikan, pada
masa pemerintahan Hindia Belanda menerapkan system pendidikan bertingkat
yang diantaranya :
1.Voolkes School, hanya ada 1 unit di tiap desa
(pemusungan), murid yang dididik kelas I-III
2.Vervoleg School, hanya ada di tiap kedistrikan, 1
unit murid yang dididik kelas III-V
3.Holand Inland School (HIS), sekolah yang
pengantaranya Bahasa Belanda, muridnya anak-anak orang belanda, distrik, orang
berpengaruh dan pengusaha, murid yang dididik kelas V-VII
4.MILO setingkat SMP hanya ada di Pulau Jawa
5.A.M.S setingkat SLTA
6.Holden Bestuur School (HBS) sekolah khusus bidang
ilmu pemerintahan di Makasar.